Melongok Tempat Sampah di Osaka

Maishima Plant Osaka, tampak depan.

Tempat pembuangan sampah biasanya identik dengan pemandangan jorok, kotor, becek, dan bau busuk yang menyengat. Namun, semua kesan itu sama sekali tak nampak di tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh Biro Lingkungan Lidup pemerintah Osaka, Jepang. Sampah, yang di Jakarta justru menjadi beban publik, di Osaka Jepang ternyata bisa “disulap” menjadi tenaga listrik, bahkan merupakan bahan campuran untuk mereklamasi laut.

Perjalanan yang mengesankan

Jika anda pernah menonton adegan taksi ngebut dalam film TAXI (entah TAXI berapa), itu lah yang terjadi pada saya hari Selasa (17/06) lalu. Rencana perjalanan menuju ke Pekanbaru yang sedianya akan dilakukan Selasa sore, mendadak Selasa subuh boss perintahkan saya untuk terbang pagi itu juga. Lebih mengagetkan lagi, perjalanan yang tadinya direncanakan bertiga, boss dan 2 dayang-dayang —saya salah satu dayang-dayang itu—, tiba-tiba boss perintahkan kepadaku untuk terbang ‘solo’ menuju Pekanbaru.

Hajatan Demi Industri Kreatif

Melalui Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI), pemerintah sedang berupaya membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha industri kreatif, karena potensinya yang cukup besar. Berdasarkan pemetaan Departemen Perdagangan, pada tahun 2007 sektor industri kreatif mencatatkan nilai ekspor sebesar 81.4 triliun rupiah atau sekitar 9.13% dari total nilai eskpor nasional, dan menyerap 5.4 juta tenaga kerja.

Andaikan lokomotif reformasi adalah “Soeharto”

Akhir dari suatu pertarungan (politik), pemenang biasanya akan ‘menghakimi’ pihak yang kalah. Sebagai contoh, keberadaan tentara Amerika Serikat di Okinawa merupakan konsekuensi atas kekalahan Jepang dari Amerika Serikat pada Perang Dunia ke-2.

Dalam skala nasional, tumbangnya rezim Orde Lama oleh orde yang lebih baru, juga ditandai dengan proses penumpasan semua elemen dan unsur-unsur orde lama. Dibentuk Mahmilub untuk menghakimi pelaku-pelaku militer. Oleh Orde Baru, semua simpatisan Orde Lama dan komunis, tidak diberi ruang gerak sama sekali. Dibuat larangan untuk mempelajari ajaran-ajaran yang dianggap bertentangan dengan ideologi Orde Baru.

Time vs Soeharto

Beberapa hari belakangan ini, hampir semua media mengulas putusan MA yang memenangkan Soeharto dalam kasusnya melawan Time. Di Kompas, opini dari para pakar mengenai Time vs Soeharto ini dimuat sejak minggu lalu. Sampai hari ini masih ada opini senada yang dimuat di Kompas, antara lain tulisan Rocky Gerung, dan Satjipto Rahardjo.

Menunggu Putusan?

Sekilas terkesan tidak ada yang salah, jika ada orang yang mengatakan “tunggu dulu putusan” pengadilan.

Sebetulnya sah-sah saja hal seperti itu dikemukakan jika memang perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Namun hal itu akan menjadi janggal, apabila otoritas pengadilan telah mengumumkan putusannya tetapi berbagai pihak masih juga enggan melakukan tindak lanjut karena beralasan “belum” menerima putusan pengadilan, sehingga masih “menunggu putusan” pengadilan.

Menyikapi Penipuan Berkedok Investasi

Kompas, 30 April 2007

Oleh: Lin Che Wei, Direktur Utama Danareksa Neda dan Yoga

Tidak peduli apakah regulator dan pemerintah hendak mengakui atau tidak, Indonesia bagaikan surga bagi perusahaan yang melakukan penipuan berkedok investasi. Pertimbangkan hal ini!

Wakil kita yang mengurusi masalah perbankan dan keuangan di DPR—yang dapat dengan mudah mencari dan menyelidiki informasi tentang lembaga keuangan—malah menjadi korban penipuan berkedok investasi.

Pemimpin media terkemuka—yang bisa dianggap sangat pandai dan kritis terhadap isu-isu terkini—malah menjadi korban penipuan berkedok investasi.

Mantan direktur badan usaha milik negara, yang seharusnya mengerti risiko dan seharusnya dapat membedakan mana perusahaan yang bonafide dan mana yang tidak, juga menjadi korban penipuan berkedok investasi.

Indonesia Paradox

Kompas, 28 Nopember 2006

Oleh: Makmur Keliat

Tulisan Todung Mulya Lubis di Kompas, Kamis (2/11), menarik untuk diperbincangkan. Dalam tulisan dengan judul “Singapore Paradox” itu ia, antara lain, menyebutkan bahwa Singapura dapat berbuat banyak membantu Indonesia untuk memerangi korupsi di negeri ini. Bantuan tersebut, misalnya, dengan tidak mengizinkan dana-dana hasil korupsi dari Indonesia diparkir di negeri berpenduduk 4,5 juta jiwa itu.

Paradoksal “Singapore Paradox”

Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Todung Mulya Lubis (TML) di harian Kompas, Kamis 2 Nopember 2006 lalu. Walaupun tema itu sebenarnya adalah cerita lama dan obrolan sehari-hari setiap orang yang memerhatikan fenomena kejahatan transnasional, TML mengupas fenomena itu dengan lebih tajam karena ia kemukakan dengan data yang diambil dari sebuah survey.

Hampir semua orang, bahkan masyarakat umum sekalipun, sebenarnya telah mengarahkan tudingannya kepada negara tetangga kita itu sebagai surganya para koruptor. Semua orang juga tahu bahwa sampai saat ini, Singapore masih enggan untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia, guna memerangi kejahatan transnasional yang melibatkan yurisdiksi Singapore dan Indonesia.

Utang Luar Negeri dan Security Awareness

Ternyata banyak argumen yang bisa dijadikan alasan guna menunjukkan sense of responsibility kita terhadap eksistensi kedaulatan negara. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathry (F-PAN) dan Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis.

Sayuti dan Emir, seperti diberitakan Kompas 19 September 2006, mengkhawatirkan bahwa pinjaman luar negeri dalam pembangunan basis data dinilai dapat mengancam kedaulatan negara. Pasalnya, proyek pembangunan tersebut meliputi basis data pertanahan, basis data kependudukan dan basis data kepegawaian.