Time vs Soeharto

September 24, 2007

Beberapa hari belakangan ini, hampir semua media mengulas putusan MA yang memenangkan Soeharto dalam kasusnya melawan Time. Di Kompas, opini dari para pakar mengenai Time vs Soeharto ini dimuat sejak minggu lalu. Sampai hari ini masih ada opini senada yang dimuat di Kompas, antara lain tulisan Rocky Gerung, dan Satjipto Rahardjo.

Read the rest of this entry »

Menunggu Putusan?

September 18, 2007

Sekilas terkesan tidak ada yang salah, jika ada orang yang mengatakan “tunggu dulu putusan” pengadilan.

Sebetulnya sah-sah saja hal seperti itu dikemukakan jika memang perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Namun hal itu akan menjadi janggal, apabila otoritas pengadilan telah mengumumkan putusannya tetapi berbagai pihak masih juga enggan melakukan tindak lanjut karena beralasan “belum” menerima putusan pengadilan, sehingga masih “menunggu putusan” pengadilan.

Read the rest of this entry »

Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Todung Mulya Lubis (TML) di harian Kompas, Kamis 2 Nopember 2006 lalu. Walaupun tema itu sebenarnya adalah cerita lama dan obrolan sehari-hari setiap orang yang memerhatikan fenomena kejahatan transnasional, TML mengupas fenomena itu dengan lebih tajam karena ia kemukakan dengan data yang diambil dari sebuah survey.

Hampir semua orang, bahkan masyarakat umum sekalipun, sebenarnya telah mengarahkan tudingannya kepada negara tetangga kita itu sebagai surganya para koruptor. Semua orang juga tahu bahwa sampai saat ini, Singapore masih enggan untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia, guna memerangi kejahatan transnasional yang melibatkan yurisdiksi Singapore dan Indonesia.

Read the rest of this entry »

Ternyata banyak argumen yang bisa dijadikan alasan guna menunjukkan sense of responsibility kita terhadap eksistensi kedaulatan negara. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathry (F-PAN) dan Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis.

Sayuti dan Emir, seperti diberitakan Kompas 19 September 2006, mengkhawatirkan bahwa pinjaman luar negeri dalam pembangunan basis data dinilai dapat mengancam kedaulatan negara. Pasalnya, proyek pembangunan tersebut meliputi basis data pertanahan, basis data kependudukan dan basis data kepegawaian.

Read the rest of this entry »

Lingkaran Setan Korupsi

September 19, 2006

Menarik sekali mencermati apa yang baru-baru ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie. Jimly mensinyalir bahwa terlalu banyak institusi yang mempunyai kewenangan penyidikan. Terdapat 52 instansi penyidik di luar Kepolisian, Kejaksaaan dan Komisi (Pemberantasan Korupsi). Bahkan dengan jumlah itu, Jimly melihat, yang terjadi hanya sinergi negatif.

Pada awalnya, penambahan jumlah institusi penyidik, diharapkan dapat meningkatkan jumlah temuan (penyimpangan) yang dapat ditindak lanjuti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Meningkatnya kasus korupsi dan berbagai penyimpangan yang lain justru terjadi pada saat atau setelah jumlah instansi penyidik ditingkatkan.

Jika kondisi seperti itu benar adanya, maka ibarat makan buah simalakama. Bertambahnya jumlah institusi penyidik dianggap justru menimbulkan peningkatan korupsi. Sebaliknya, apabila jumlah institusi penyidik sangat terbatas, juga menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Read the rest of this entry »

Konon kegiatan penyadapan dan sejenisnya, lazim dilakukan oleh setiap organisasi intelijen. Bahkan organisasi masyarakat pada umumnya juga terkadang melakukan hal-hal semacam itu, karena memang adagium “knowledge is power” kian hari kian tak terbantahkan lagi.

Namun akan terasa wajar pula apabila pihak yang informasinya dicuri akan bereaksi jika nyata-nyata menemukan adanya indikasi suatu penyadapan. Salah satu reaksi tersebut seperti disampaikan oleh Lembaga Sandi Negara (LSN) dalam RDPU tanggal 17 Juli 2006 lalu di depan Komisi I DPR RI. LSN dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat indikasi adanya kegiatan penyadapan terhadap 8 KBRI (antara lain KBRI Yangoon, KBRI Tokyo, KBRI Beijing, KBRI Ottawa, KBRI Seoul, KBRI Helsinki, KBRI Oslo dan KBRI Kopenhagen).

Pada dasarnya hearing atau RDPU tersebut dilakukan dengan Komisi I secara tertutup. Tetapi di negeri ini rasanya cukup sulit menjamin kepastian bahwa para anggota DPR tidak akan membeberkan hasil pembicaraan yang terjadi dalam rapat tertutup tersebut, mengingat anggota dewan merasa bahwa publik adalah konstituen yang harus selalu well-informed atas segala hal yang dilakukan oleh para anggota dewan.

Read the rest of this entry »