Ternyata banyak argumen yang bisa dijadikan alasan guna menunjukkan sense of responsibility kita terhadap eksistensi kedaulatan negara. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathry (F-PAN) dan Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis.

Sayuti dan Emir, seperti diberitakan Kompas 19 September 2006, mengkhawatirkan bahwa pinjaman luar negeri dalam pembangunan basis data dinilai dapat mengancam kedaulatan negara. Pasalnya, proyek pembangunan tersebut meliputi basis data pertanahan, basis data kependudukan dan basis data kepegawaian.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Lingkaran Setan Korupsi

September 19, 2006

Menarik sekali mencermati apa yang baru-baru ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie. Jimly mensinyalir bahwa terlalu banyak institusi yang mempunyai kewenangan penyidikan. Terdapat 52 instansi penyidik di luar Kepolisian, Kejaksaaan dan Komisi (Pemberantasan Korupsi). Bahkan dengan jumlah itu, Jimly melihat, yang terjadi hanya sinergi negatif.

Pada awalnya, penambahan jumlah institusi penyidik, diharapkan dapat meningkatkan jumlah temuan (penyimpangan) yang dapat ditindak lanjuti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Meningkatnya kasus korupsi dan berbagai penyimpangan yang lain justru terjadi pada saat atau setelah jumlah instansi penyidik ditingkatkan.

Jika kondisi seperti itu benar adanya, maka ibarat makan buah simalakama. Bertambahnya jumlah institusi penyidik dianggap justru menimbulkan peningkatan korupsi. Sebaliknya, apabila jumlah institusi penyidik sangat terbatas, juga menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Read the rest of this entry »

Damai itu indah

September 18, 2006

Judul di atas bukan bermaksud ingin mengekor kalimat pada sebuah spanduk yang terpampang di pinggir jalan, yang dipasang oleh salah satu Koramil di Jakarta. Bukan pula berniat membuat kalimat retorika. Tetapi, hanya ingin mengingatkan bahwa apabila ada permasalahan yang sedang kita hadapi, kemudian kita arahkan untuk diselesaikan secara damai, tidak mustahil kata sepakat dan perdamaian benar-benar bisa tercapai.

Kepentingan setiap orang, tidak jarang harus berbenturan dengan kepentingan orang lain. Benturan ini menimbulkan perselisihan atau sengketa yang memerlukan penyelesaian. Banyak orang beranggapan bahwa suatu perselisihan harus berujung di pengadilan.

Pada dasarnya, sepanjang masalah yang timbul tidak termasuk kriminal, maka perselisihan tidak harus bermuara di pengadilan. Secara garis besar, terdapat 2 macam cara untuk menyelesaikan perselisihan, yakni adjudikasi dan non-adjudikasi. Yang termasuk adjudikasi diantaranya adalah pengadilan (litigasi) dan arbitrase. Sedangkan non-adjudikasi antara lain adalah mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

Read the rest of this entry »

Konon kegiatan penyadapan dan sejenisnya, lazim dilakukan oleh setiap organisasi intelijen. Bahkan organisasi masyarakat pada umumnya juga terkadang melakukan hal-hal semacam itu, karena memang adagium “knowledge is power” kian hari kian tak terbantahkan lagi.

Namun akan terasa wajar pula apabila pihak yang informasinya dicuri akan bereaksi jika nyata-nyata menemukan adanya indikasi suatu penyadapan. Salah satu reaksi tersebut seperti disampaikan oleh Lembaga Sandi Negara (LSN) dalam RDPU tanggal 17 Juli 2006 lalu di depan Komisi I DPR RI. LSN dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat indikasi adanya kegiatan penyadapan terhadap 8 KBRI (antara lain KBRI Yangoon, KBRI Tokyo, KBRI Beijing, KBRI Ottawa, KBRI Seoul, KBRI Helsinki, KBRI Oslo dan KBRI Kopenhagen).

Pada dasarnya hearing atau RDPU tersebut dilakukan dengan Komisi I secara tertutup. Tetapi di negeri ini rasanya cukup sulit menjamin kepastian bahwa para anggota DPR tidak akan membeberkan hasil pembicaraan yang terjadi dalam rapat tertutup tersebut, mengingat anggota dewan merasa bahwa publik adalah konstituen yang harus selalu well-informed atas segala hal yang dilakukan oleh para anggota dewan.

Read the rest of this entry »