Andaikan lokomotif reformasi adalah “Soeharto”

March 11, 2008

Akhir dari suatu pertarungan (politik), pemenang biasanya akan ‘menghakimi’ pihak yang kalah. Sebagai contoh, keberadaan tentara Amerika Serikat di Okinawa merupakan konsekuensi atas kekalahan Jepang dari Amerika Serikat pada Perang Dunia ke-2.

Dalam skala nasional, tumbangnya rezim Orde Lama oleh orde yang lebih baru, juga ditandai dengan proses penumpasan semua elemen dan unsur-unsur orde lama. Dibentuk Mahmilub untuk menghakimi pelaku-pelaku militer. Oleh Orde Baru, semua simpatisan Orde Lama dan komunis, tidak diberi ruang gerak sama sekali. Dibuat larangan untuk mempelajari ajaran-ajaran yang dianggap bertentangan dengan ideologi Orde Baru.

Proses transisi tersebut menampilkan semacam “victory justice”. Sebuah proses yang bertujuan untuk mengeliminasi semua pengaruh dan kekuatan lama, untuk kemudian digantikan dengan sebuah rezim, ideologi dan juga kekuatan baru yang merupakan manifestasi dari pemenang pertarungan.

Jika dilihat dari sisi ini, apa yang janggal dari kemenangan orde reformasi atas orde baru? Ternyata ada suatu hal mendasar yang tidak terdapat dalam era reformasi ini, yaitu fenomena “victory justice” tadi.

Kemenangan era reformasi, yang kemudian dimanifestasikan ke dalam TAP MPR tentang pemberantasan KKN, kenyataannya tidak sepenuhnya berjalan. Sampai saat ini, KKN tetap meraja lela bahkan semakin parah. Meski reformasi telah berjalan 10 tahun, kenyataannya korupsi juga masih menjadi berita utama. Pengadilan korupsi hampir tak pernah memberikan vonis sebagaimana yang diharapkan sebagai cermin reformasi. Barangkali tidak terlalu salah jika ada yang beranggapan bahwa uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara, hanya akan menambah penuhnya meja-meja kenduri KKN berikutnya.

Hal ini berbeda dengan era awal orde baru yang berniat menumpas komunis dan orde lama. Dalam hitungan beberapa tahun saja, proses hukum terhadap tokoh dan simpatisan komunis, terlihat signifikan. Bahkan indoktrinasi anti komunis bisa terjadi dari mulai sekolah paling dasar hingga bangku-bangku kuliah. Tidak heran jika generasi yang pernah mengenyam pendidikan di era orde baru, banyak yang secara alam bawah sadar mempunyai apresiasi yang jelek bahkan membenci komunis. Mendengar kata komunis saja mereka tidak suka, bahkan tidak jarang istilah itu digunakan untuk mengumpat. Begitu dahsyatnya efek dari indoktrinasi anti komunis ketika itu.

Lalu apa yang bisa dipetik dari semua itu?

Andaikan saja, era reformasi ini mempunyai lokomotif dengan kepiawaian sekelas Soeharto. Maka, lokomotif itu akan dengan tegas memimpin proses “victory justice”, termasuk merancang modul-modul indoktrinasi anti KKN. Terasa paradoks memang. Seorang yang menjadi target utama orde reformasi, justru dijadikan model ideal agar gerbong reformasi berjalan sesuai tujuannya.

“Soeharto” era reformasi, akan membersihkan orang-orang korup, sebagaimana dia membersihkan orang-orang yang dianggap sebagai PKI kala itu. Pelaku korupsi, baik yang tertangkap tangan seperti jaksa UTG maupun pelaku-pelaku yang hanya patut dicurigai, akan dibuang ke tempat pengasingan, agar tidak mencemari perilaku generasi penerus bangsa. Semua birokrasi kemudian diisi oleh orang-orang “bersih” yang menjalankan dwifungsi, yaitu sebagai birokrat, sekaligus sebagai penceramah yang dapat menanamkan rasa anti KKN.

Sekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi, akan diajarkan suatu modul pendidikan moral anti KKN. Setiap pagi, sekolah-sekolah dasar dan menengah diajarkan baris berbaris, agar mereka tahu disiplin ketika antri membayar pajak. Dibuat film-film dokumenter yang bertujuan mendiskreditkan korupsi dan pelakunya, sehingga generasi muda benci sekali terhadap korupsi. Di tempat-tempat bersejarah, dibuat diorama yang menceritakan perjuangan ketika menangkap pelaku-pelaku KKN. Dengan begitu diharapkan generasi muda, jangankan melakukan korupsi, mendengar kata “korupsi” saja mereka akan sangat benci.

Aparat militer diberi tugas tambahan untuk mengawasi gerak-gerik warga yang dicurigai melakukan tindakan KKN. Semua calon PNS dan calon anggota TNI/POLRI diwajibkan memiliki surat keterangan bersih lingkungan KKN. Sekali berbuat KKN, maka KTP-nya akan diberi kode “pelaku KKN”, yang dapat mematikan hak-hak keperdataan pelaku. Dalam setiap kesempatan, selalu didengungkan kewaspadaan akan bahaya laten korupsi (seperti dalam stiker-stiker yang saat ini sudah banyak beredar). Intinya, KKN ditempatkan sebagai momok dan musuh politik yang paling sentral, jika lokomotif reformasi menjiplak strategi pak Harto.

Nah, agar situasi tidak cepat jenuh sehingga kaum koruptor laten masih punya kesempatan untuk balik lagi ke panggung politik, maka kekuasaan “Soeharto reformasi” perlu dibatasi. Cukup 2 periode saja. (jozz)

Powered by ScribeFire.

Advertisements

5 Responses to “Andaikan lokomotif reformasi adalah “Soeharto””

  1. aroengbinang Says:

    ketika menjadi penguasa, batas antara ketegasan dan otoriter bisa sangat tipis; jikalau menginginkan pemimpin yg kuat sebagaiaman pak Harto dan bung Karno, maka terima juga kelemahannya; karena kekuatan yang menjulang tinggi hampir selalu dibarengi kelemahan yang besar, yang bisa membuat si pemimpin jatuh kapan saja….

  2. ira.1 Says:

    setuju mas … tidak ada gading yg tak retak. mestinya kita bercermin dan introspeksi diri, kenapa kita tak pernah mampu membangun sistem yg dapat mereduksi efek dari kelemahan-kelemahan itu.

    btw, terima kasih telah mampir di blog saya. tentunya akan saya adakan kunjungan balasan sbg langkah resiprokal.

  3. Aris Says:

    Masalahnya di era reformasi semua orang justru berebut ingin jadi lokomotif, cuma sayangnya yang besar cuma asapnya saja, bukan mesinnya. Akibatnya KKN cuma masalah kesempatan. Celakanya juga, masyarakat juga sudah ikut tercemar. Akibatnya juga mekanisme pengawasan dari masyarakat enggak jalan.

    btw gimana tuch kabarnya watch-watchan yg sempet heboh ?

  4. ira.1 Says:

    Hehehe Mas AHU tanya watch-watchan kok ama gue ya? Gue juga gak tahu. Padahal walau banyak dikecam, tapi tak sedikit juga yg menunggu-nunggu munculnya up-dating reportasenya lho.

  5. lirihlintar Says:

    dialetika kekuasaan akan terus terjadi hingga membentuk sistensa yang kelak akan tergantikan pula dan itu adalah bagaimana sebuah sejarah manusia tercipta.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: