Time vs Soeharto

September 24, 2007

Beberapa hari belakangan ini, hampir semua media mengulas putusan MA yang memenangkan Soeharto dalam kasusnya melawan Time. Di Kompas, opini dari para pakar mengenai Time vs Soeharto ini dimuat sejak minggu lalu. Sampai hari ini masih ada opini senada yang dimuat di Kompas, antara lain tulisan Rocky Gerung, dan Satjipto Rahardjo.


Barangkali memang tidak banyak orang sependapat dengan putusan MA tersebut, terlebih pada saat negeri ini sedang giat-giatnya mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Apalagi, gugatan Soeharto tersebut, telah dikalahkan pada pengadilan tingkat pertama (2000) dan putusan tersebut dikuatkan pada pengadilan tingkat banding (2001).

Kasus ini ramai diperbincangkan publik, karena ada beberapa hal. Putusan MA yang memenangkan Soeharto dianggap telah mencederai rasa keadilan, selain juga dianggap dapat mengancam kebebasan pers. Barangkali yang lebih menarik perhatian publik, adalah momentum pengumuman putusan MA tersebut. Beberapa hari setelah diumumkan, putusan MA tersebut “disambut” dengan StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative report, program World Bank yang dilaunching oleh PBB. Dalam report itu mantan Presiden Soeharto berada di urutan pertama, sebagai mantan pemimpin yang telah ‘mencuri’ kekayaan negara dengan jumlah paling besar (berkisar antara US$ 15 – 35 Milyar) dalam kurun waktu 32 tahun.

Namun ada satu pendapat yang menarik dari sekian banyak pendapat para pakar tersebut. Satu pendapat itu adalah apa yang dikemukakan oleh Dekan FH UI Prof. Hikmahanto Juwana di Suara Pembaruan, Jumat 21 September 2007. Hikmahanto Juwana mengkhawatirkan, dua lembaga internasional itu (PBB dan World Bank) hanya mengambil data dari sejumlah media massa.

Menurut Hikmahanto, 2 tahun lalu PBB pernah memasukkan Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR) ke dalam daftar tersangka teroris. Kenyataannya, belakangan PBB menghapus nama Hidayat Nur Wahid, dan PBB meminta maaf kepada Indonesia. Artinya, PBB pun juga bisa khilaf.

Sebenarnya, StAR Initiative Report itu sendiri bertanggal Juni 2007 . Report ini belum menghebohkan media Indonesia, sebelum launched pada 17 September 2007 oleh PBB. Sengaja atau tidak, launching StAR Initiative tersebut terjadi beberapa hari setelah MA mengeluarkan putusannya mengenai kasus Soeharto vs Time.

Anyway, temuan PBB dan Bank Dunia tersebut tetap harus disikapi secara positif, demikian menurut Hikmahanto. Karena jika memang kemudian ditemukan bukti-bukti yang kuat, pemerintah RI justru seharusnya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam berkoordinasi dengan negara-negara dimana aset tersebut ditemukan, sehingga aset tersebut segera dapat dikembalikan kepada pemerintah RI. (joz)

Powered by ScribeFire.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: